putusan no
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 442/Pdt.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M.JOIP) 4.JP tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard); 2. Tanggal 30 Januari 2024 — RACHMAT RIYANTO lawan PT YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK 5 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap. Artikel Hukum ini ditulis oleh Muhammad Farlan Wijaya – Ahli Hukum Indonesia. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, telah memberi perlindungan yang sangat luar biasa kepada anak luar kawin (baik anak alami, sumbang maupun zina) sehingga ada jaminan kelangsungan hidup bagi anak yang bersangkutan, karena ada kewajiban perdata yang dibebankan tidak hanya kepada ibu dan keluarga ibu, akan tetapi juga pada ayah dan keluarga ayah Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum. 43 PK/Pdt., M.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Putusan PA KOTABUMI Nomor 43/Pdt. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. b. Menyatakan Permohonan Nomor 146/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Sep 27, 2023 · 27/09/2023.” Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan.G/2015/PN Bks5. Terdakwa: 2.HENDRA 4. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. 2. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: “Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.ENCEP SUPARMAN 5. Ketentuan mengenai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010. Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata. Pengadilan BACA JUGA: AKHIR CERITA PUTUSAN PIDANA.19A Mampang Prapatan Jakarta 12720 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Januari 2005 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai: PE NG GUGA T ; MELAWAN : Putusan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.145/PUU-XXI/2023 akhirnya kandas. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.IIK HASANAH 13. Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata. Terdakwa: 2. Register : 13-06-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 29-02-2024. Beberapa putusan yang dibacakan tersebut, berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 169 huruf q. : 1. Amar Putusan. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu: 1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik a. 1318 K/Pdt/2017 (DrsAnak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah); 170 — 66. Medan Merdeka Utara No. Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika.CEPI DEDI 6.SBYSeptember 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Bandingakan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawahiniMenimbang, bahwa oleh karena Obyek sengketa aquo tidakmemenuhi kualifikasi sebagai KTUN maka, terhadap permohonan penundaantidak relevan lagi untuk Putusan PN JANTHO Nomor 4/Pid.ENCEP SUPARMAN 5. PUTUSAN Nomor 29/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1. Ketiga, Putusan No. Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Tanggal 1 Maret 2024 — Pemohon: DIDIT SUPRAJUDI 5 — 4.YAYAT HARYATI 10. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Tanggal 29 Februari 2024 — Penggugat: 1. Foto: RES . : 1. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.Putusan Mahkamah Agung RI No. Hal ini terlihat dalam putusan MA No.YUNI RAHAYU SH Terdakwa: HERI IRAWAN Bin MARZUKI 20 — 14.B/2024/PN Tdn.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.Kantor Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lebak 5.G/2023/PN Rkb. PT PASTI MAKAN ENAK, DKK VS NANCY J.000. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak Putusan PN JAMBI Nomor 762/Pid.Siti Zulaekhah 3. Pada Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sebelas putusan pengujian undang-undang sekaligus.Sus/2020/PN Jmb Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum: HARIYONO SH Terdakwa: ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA. Klasifikasi — —.RULI SUHENDA 12. 2.NINA HARYATI 15. Amar Putusan. SANGGA MINERAL diwakili oleh WIHARDJONO WIDJAJA vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;; 4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 916. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA SH MH 2. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Akibat Hukum Dan Upaya Hukum Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N. Tanggal 26 Februari 2024 — Penggugat: PT Prudential Sharia Life Assurance Tergugat: Rian Hidayat 6 — 11. 2. Ke-15 pemohon ini adalah peserta program pembayaran ELIAS LUMBAN TOBING melawan Putusan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Kota Bandung. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.SEL.H 3.SAMANAN 3.IIK HASANAH 13. Tanggal 7 Februari 2024 — PT PENITI SUNGAI PURUN lawan MATSYAH M. Register : 05-01-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 01-03-2024.H. Penting. 1.SARMO Turut Tergugat: 4. Penting.A, S. : 1.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan: “Apabila terdapat objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNIAngkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No.Ulasan: Putusan niet ontvankelijke verklaard atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak PUTUSAN Nomor 20/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 September 2020 dengan Nomor 77/PUU-XVIII/2020, yang telah Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 K/Pdt. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. ELIAS LUMBAN TOBING melawan Putusan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Kota Bandung. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNIAngkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No.Wildan Akbar Rosyid, S. WIRATNA (Ahli Waris Alm Toni) 2.Termohon: Ketua Pengurus Yayasan Ilomata (Badan Penyelenggara Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI) Turut Termohon: 1.Pemerintah Kecamatan Pecangaan 5. ANGDRIANUS MANOREKANG, DK VS 1.P/2024/PN Jkt.CEPI DEDI 6. Lebak 6. 1336 K/Pid/2016 (Agusmita) yanmenyatakan: Bahwa sekiranya dikemudian hari saksiApriandi tidak bisa mengembalikan pinjaman uang kepada saksi korban diantaranyadisebabkan karena Terdakwa juga belum membayar pinjamannya kepada saksiApriandi, maka permasalahan tersebut merupakan dan masuk ranah hukum perdatayang secara yuridis 6 days ago · Putusan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata. Pengadilan PTUN BANDUNG TUN. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka.JKT. Ketentuan mengenai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010.Kutamah Tergugat: 2.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Jun 19, 2020 · Putusan Negatif: Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), Iniah Pengertiannya. 149. Bagi sebagian orang yang bekerja di ranah hukum dan litigasi pasti pernah mendengar Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1 day ago · Amar Putusan.001 Rw.Sus/2021/PN Bna. Putusan. PANTOW KAREL WINOKAN, DKK 98 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2.GANANG HARYOGI 2. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pdt.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah dimaknai MK dalam putusan No.H 3. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110 Phone: (021) 384 3348 PUTUSAN Nomor 65/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.Novaldo Jagratara Tampoi, S.MOCHAMAD DIKRI GUSMAWAN 11. Hal ini terlihat dalam putusan MA No.Sus-PHI/2024. Bahwa dari 19 (sembilan belas) putusan Pasal 222 UU Pemilu, hanya 3 (tiga) putusan yang ditolak dan pokok perkaranya dipertimbangkan, yakni Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, dan Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018. Akibatnya, pada tataran praktik, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan pun; tidak ada batas waktu; baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap, maupun Putusan Mahkamah Agung RI No. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 K/Pdt. No 82/Pdt.RONI EFENDI Bin H.ROCHMAT SOLEH 3.H.NINA HARYATI 15. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika. Haji Raden Mas Amrullah Satoto, S.SEPSO 7.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidaklah mengikat karena hanya sebatas pertimbangan; 17. Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.PT. 43 PK/Pdt. 811): Nov 12, 2011 · Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.Badan Pendapatan Daerah Kab. Jan 16, 2024 · Suasana sidang pembacaan putusan di ruang sidang pleno MK.19A Mampang Prapatan Jakarta 12720 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Januari 2005 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai: PE NG GUGA T ; MELAWAN : Putusan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. 2. Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI.Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Jl. 9.INDRA KIRANA Als TOKEK PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan No.AB.H. Putus : 26-07-2023 — Upload : 29-02-2024. Tanggal 24 Januari 2024 — Penggugat: Marco Edward Pontoh Tergugat: Direktur Politeknik Imigrasi Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham 50 — 44.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA SH MH 2. Bahwa selama ini, benar secara teori Tata Negara apabila Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK adalah final interpretation of the constitution sehingga tidak mematuhi pertimbangan tersebut maka sama saja dengan 6 hours ago · Putusan Mahkamah Konstitusi. Register : 04-01-2024 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 22-02-2024. 2. Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Tanggal 19 Juli 2022 — Penuntut Umum: 1.GANANG HARYOGI 2. 170 K/Pdt/2017(Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk. Amar Putusan. 4 Tahun 2004). Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/Pdt. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.000.MOCHAMAD DIKRI GUSMAWAN 11. Putusan PN MEDAN Nomor 297/Pdt.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 13052013 Nomor 2162K/Pdt/2012,yang amar putusannya menyatakan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. Menyatakan sepanjang frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan” dalam Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2023/PTUN. 12.ROCHMAT SOLEH 3. Tanggal 21 Desember 2023 — WALIKOTA BANDUNG c.Kn. Tanggal 21 Desember 2023 — PT.SANGGAM C. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Register : 05-01-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 01-03-2024.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. Tanggal 28 Februari 2024 — Penggugat: BAI WIRNASARI Tergugat: 1.”. Tanggal 18 Oktober 2021 — Penggugat: 1. Jenis — Putusan Restatement Rumusan Kamar Rumusan Rakernas Yurisprudensi Peraturan.Pst. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 2 days ago · Amar Putusan. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840 K/Pdt. Tanggal 21 Februari 2024 — Penuntut Umum: ZOEL FADHLAN, SH Terdakwa: ZAMRAH ALIAS SAPRI BIN M.COM – Bagi praktisi hukum pasti tidak asing lagi dengan istilah Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 3/Pid. Putusan. Bahwa UU 19/2019 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut pada ketentuan dalam undang-undang dimaksud berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah PEMOHON. VIVA – Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI. Permohonan pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q UU No. Register : 20-02-2024 — Putus : 01-03-2024 — Upload : 01-03-2024. dalam Putusan No.Pondok Jaya II No.SEL Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 No Putusan Banding dariPengadilan Tinggi Bandung tanggal 22062011 Nomor 130/Pdt/2011/PT.Sus-PHI/2024 Tanggal 7 Februari 2024 — PT PENITI SUNGAI PURUN lawan MATSYAH M.TATI ROHAETI 9.G/2021/PN Jpa. Putus : 22-01-2024 — Upload : 07-02-2024. Putus : 03-04-2023 — Upload : 01-03-2024.Patulloh, S.DEDE WAHIDIN 18 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 September 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 180/PAN.JAKA Bin ISKANDAR 3. Tanggal 13 Juli 2021 — Nico Indra Sakti:Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 275 — 257. Tanggal 28 Februari 2024 — Penggugat: BAI WIRNASARI Tergugat: 1. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika.SEPSO 7.SANGGAM C. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka.BDG.Indriani Rachman, SH Terdakwa: Wahyu Saputra Bin Sanusi Ajalil 10 — 7. Tanggal 29 Februari 2024 — Penuntut Umum: 1. Tanggal 6 Juli 2015 — Menyatakan perkara Nomor 0359/Pdt. Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2023/PTUN.H. Jenis — Putusan Restatement Rumusan Kamar Rumusan Rakernas Yurisprudensi Peraturan. Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 359/Pdt.Sus-PHI/2024 Tanggal 7 Februari 2024 — PT PENITI SUNGAI PURUN lawan MATSYAH M. Ngurah Made PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1. Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian. 9-13.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 17/Pdt. Permohonan ini diajukan m antan Wakil Ketua MA Prof Mohammad Saleh bersama 14 pensiunan pejabat PNS dan PNS aktif.A. Tanggal 16 Nopember 2021 — Penuntut Umum: 1. WIRATNA (Ahli Waris Alm Toni) 2.Sus-Arbt/2020, yang mana dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri membatalkan putusan arbitrase.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.RULI SUHENDA 12. Menyatakan frasa “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak” dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Melalui Putusan MK No. Suasana sidang pembacaan putusan di ruang sidang pleno MK.Sus-PHI/2022. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.H. Tanggal 3 April 2023 — SYAHRIL MUDA Melawan 1. Permohonan pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q UU No. Register : 14-09-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 22-02-2024. 2. Lebak 6.P/2024/PN Yyk. Register : 20-09-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 22-02-2024. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Amar — Bebas Lepas Terbukti Tidak dapat diterima Tolak Tolak perbaikan Kabul Gugur Mengabulkan permohonan pencabutan Menguatkan Membatalkan Memperbaiki Lain-lain. 34/B/2019/PT. IIP ZAINAL (H. Tanggal 28 Februari 2024 — Pemohon: Drs.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI.